Sektor Publik

1. Jelaskan 3 tujuan Akuntansi Sektor public menurut American Accounting Association
- Penyediaan informasi : akuntansu sector public merupakan alat informasi bagi pemerintah dan manajemen, maupun bagi publik
- Pengendalian manajemen : sebagai alat dalam memberikan informasi akuntansi sector public kepada pemerintah.
- Akuntanbilitas : sebagai informassi besaran biaya program dan aktivitas dan kelayakan baik secara teknis maupun ekonomis

2. Apa yang dimaksud dengan factor eksternal dan internal yang mendorong perkembangan ASP
- Faktor eksternal yang mendorong perkembangan ASP adalah badan badan keuangan diluar pemerintahan Negara Indonesia atau institusi donor luar negeri seperti IMF, IBRD, ADB, IDB, dan institusi donor lainnya.
- Faktor Internal adalah badan keuangan atau institusi donor yang berasal dari dalam negeri serta masyarakat Indonesia yang menuntut adanya pemerintahan bersih dan baik dalam kinerja pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat

3. Apa yang dimaksud dengan “Government” dan “Governance”
- Government adalah yang berkewenangan dalam pengaturan atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara.
- Governance adalah Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector Negara dan sector non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

4. Bagaimana hubungan antara “Good Governance” dengan kemakmuran rakyat
good governance menjadikan peran pemerintah tidak lagi superior dalam penyelenggaraan negara, meskipun pada prinsipnya pemerintah tetap memegang peran yang sentral untuk bersama-sama dengan sektor swasta dan civil society (masyarakat) bekerja secara sinergis membentuk interaksi yang saling konstruktif, dan saling menguntungkan dalam mencapai tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat.

5. Uraikan secara singkat Tiga pilar atau komponen dalam “Governance”
1. The state : lembaga – lembaga politik Negara dan sector public yang bertugas mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan meredefinisi peran pemerintah dalam mengintegritaskan social, ekonomi, dan lingkungan social.
2. The Private Sector: sector swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sumber informasi lain di pasar yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan social, politik, dan ekonomi.
3. Civil society organization : terdiri dari masyarakat individual maupun kelompok baik yang terorganisasi maupun tidak, yang berinteraksi secara politik, social, dan ekonomi.

6. Uraikan ke3 kaki “governance” :
1. Economic Governance : mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak aktivitas Negara atau berhubungan dengan ekonomi lainnya.
2. Political Governance : merujuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu Negara yang legitimate dan autoritatif.
3. Administratif Governance : system implementasi kebijakan yang melaksanakan sector public secara efisien, tidak memihak, akuntabel, dan terbuka

7. Apa yang dimaksud “Good” dalam “good governance”
Good secar konseptual memmpunyai 2 arti
- Mengandung nilai-nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berlanjut, dan keadilan social.
- Aspek – aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

8. Jelaskan 9 karakteristik “Good Governance” menurut UNDP
a. Partisipasi : Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat mewakili partisipasinya
b. Taat hukum : kerangka hokum yang adil dilaksanakan tanpa pandang bulu
c. Transparansi : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi
d. Responsif : lembaga – lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder
e. Berorientasi kesepakatan : Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
f. Kesetaraan : setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatakan kesejahteraan dan keadilan
g. Efektif dan efisien : Pengelolaan sumber daya public dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna
h. Akuntanbilitas : Pertanggungjawaban kepada public terhadap setiap aktivitas yang dilakukan
i. Visi Strategik : Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

9. Jelaskan karakteristik “Good Governance” yang dapat diperankan oleh ASP
1. Akuntanbilitas
2. Transparansi
3. Efektif dan efisien atau value for money

10.Jelaskan secara singkat reformasi pengelolaan keuangan Negara
1945 – 2003 : pemerintah menggunakan perundang-undangan yang dibuat oleh belanda
1.ICW (indische Comptabiliteisweet) tahun 1864
2.IBW (Indische Bedrijvenwet) tahun
3.RAB (Reglement voor het administrative beheer
4.Instructien verdure bepalingen voor de Algemene Rekenkamer
UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
UU No 25 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara system perencanaan pembangunan nasional.


11. Jelaskan kepada siapa saja kepala pemerintahan menguasakan pengelolaan keuangan Negara, dan bagaimana kewenangan dibidang moneter untuk mencapai kestabilan rupiah
- Dikuasakan kepada Mentri keuangan selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang di pisahkan atau dilakukan CFO
- Dikuasakan kepada Mentri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementrian Negara yang dipimpinnya selaku COO
- Diserahkan kepada GUbernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan memawikili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Tugas melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran dilakukan oleh Bank sentral yaitu Bank Indonesia yang diatur oleh Undang-undang.

12. Sesuai dengan Azas Desentralisasi Jelaskan mengenai
a. Pejabat pengelolaan APBD : kepala badan/dinas/biro keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
b. Pejabat pengguna APBD : kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertugas menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah, dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran sataun kerja perangkat daerah dan pemungutan penerimaan bukan pajak.
c. Bendahara Umum Daerah : Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

13.Fungsi Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah :
- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
- Menetapkan kuasa pengguna anggaran dan bendahara penerimaan dan pengeluaran
- Menetapkan Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengujian atas tagihan dan memrintahkan pembayaran.


14. Jelaskan Undang-Undang dibawah ini
a.UU No.17 tahun 2003 : tentang keuangan Negara dan pertanggungjawaban pengelolaannya
b.UU No.19 tahun 2003 : tentang Badan Usaha Milik Negara
c.UU No. 1 tahun 2004 : tentang Perbendaharaan Negara
d.UU No. 15 tahun 2004 : tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
e.UU No.25 tahun 2004 : tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
f.UU No.32 tahun 2004 : tentang pemerintahan daerah
g.UU No.33 tahun 2004 : tentang perimbangan keuangan antara system perencanaan pembangunan nasional.

15.Jelaskan secara singkat
a.Rencana pembangunan Jangka Panjang : dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang terdiri dari Nasional dan Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah : dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari nasional dan Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional.
c.Rencana Pembangunan Tahunan (RKP): dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun penjabaran dari RPJM nasional memuat prioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro yang mencakup penggambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiscal serta program kementrian.

16.Apa yang dimaksud dengan
a. RPJP : Dokumen perencanaan untuk 20 tahun baik itu nasional maupun daerah
Nasional : RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan nasional,
Daerah : RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia dalam bentuk Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah

b.RPJM : dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
c.Renstra-KL : Dokumen perencanaan kementrian untuk 5 tahun
Renstra SKPD : Dokumen perencanaan satuan perangkat kerja daerah untuk 5 tahun

d.RKP : Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun
RKPD : dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 1 tahun

e.Renja-KL :

Renja-SKPD

f.Musrenbang


g.RKA-KL

RKA-SKPD,

APBN

APBD



17.Penyebab terjadinya perubahan APBN yang dapat disetujui oleh DPR
-Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN
-Perubahan pokok-pokok kebijakan fiscal
-Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
-Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan

18.Penyebab terjadinya perubahan APBN yang dapat disetujui oleh DPRD
-Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD
-Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja
-Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

19.Ada 2 macam system penganggaran jelaskan
a.Dua cirri utama dan kelemahan anggaran tradisional
Ciri utama :
-Incrementalism yaitu menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item – item anggaran yang sudah ada , kelemahannya 1) tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, 2)tidak memperhatikan konsep value for money, 3)cenderung menerima harga pokok pelayanan historis.
-Struktur anggaran bersifat line item : anggaran yang didasarkan pada sifat penerimaan dan pengeluaran yang berorientasi untuk mengontrol pengeluaran bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, Kelemahan : 1)tidak memungkinkan untuk menghilangkan item penerimaan dan pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran walaupun sudah tidak relevan,2) tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat Karena tolak ukurnya ketaatan pada anggaran.

b.Jelaskan 3 pendekatan anggaran baru
-Anggaran Kinerja : system penganggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai sasaran dan tujuan.
-Zero Based Budgeting : Penyusunan anggaran dengan asumsi mulai dari nol yang didasarkan pada kebutuhan riil untuk mencapai tujuan organisasi melalui program dan kegiatan yang ditetapkan
-PPBS (Planning, Programing, and budgeting system): teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya pada alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi.

c.Karakteristik dari system anggaran Negara baru
a.Komprehensif/komparatif
b.Terintegrasi dan lintas departemen
c.Proses pengambilan keputusan yang rasional
d.Berjangka panjang
e.Special tujuan dan pemeringkatan prioritas
f.Analisis total cost dan benefit
g.Tidak hanya berorientasi pada input,output, outcome dan dampak
h.Adanya pengawasan kinerja

20.Jelaskan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
Adalah penyusunan anggaran yang didasaerkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang aakn dilaksanakan serta indicator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran.

21.Jelaskan perubahan system pertanggung jawaban system penganggaran APBN menurut UU No 17 tahun 2003. Dan jelaskan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 :
Yaitu pelaksanaan APBN dan pelaksanaan APBD harus berupa laporan keuangan, pertanggungjawaban dilakukan oleh Presiden kepada DPR berupa laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

22.Berdasarkan UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 1 mengenai penyelenggaraan system pengendalian intern. Jelaskan mengenai
a.Tujuan pengendalian Intern menurut COSO
-Keandalan pelaporan keuangan
-Efektifitas dan efisiensi operasi
-Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku

b.Komponen pengendalian intern
-Lingkungan pengendalian
-Penaksiran resiko
-Aktivitas pengendalian
-Informasi dan komunikasi
-Pemantauan

c.Lingkungan pengendalian : kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern dimana pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan prilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern

d.jelaskan bahwa lingkungan pengendalian sebagai fondasi : bahwa lingkungan pengendalian merupakan komponen utama yang mutlak atau harus ada dalam suatu system pengendalian internal.